Mungkinkah PDIP Bergabung dengan Koalisi Pemerintah?

Pemerintah SBY dan Partai Demokrat sedang mencari anggota baru partai koalisi yang dapat bergabung dengannya. Ada dua partai politik yang sudah didekati. Partai pertama adalah Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prabowo. Kabarnya Gerindra mendapatkan dua posisi dalam koalisi pendukung pemerintah, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN. Loyalitas Partai Gerindra terlihat dalam penolakan hak angket mafia pajak di parlemen beberapa waktu lalu. Tentu, tawaran SBY dan Partai Demokrat jelas tidak dapat diragukan lagi karena Gerindra adalah salah satu yang menolak penggunaan hak angket DPR tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar adalah tawaran bergabung dengan koalisi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri. Bagaimana hal ini terjadi?

Secara partai politik, PDIP merupakan salah satu partai politik yang menolak hak angket mafia pajak. Memang ada delapan anggota DPR RI Fraksi PDIP tidak dapat menghadiri sidang paripurna DPR RI yang membahas hak angket mafia pajak. Dua anggota berstatus tahanan hukum, lima lainnya izin berhalangan mengikuti voting dan tiga mangkir tanpa kabar. Maka dari itu, banyak pihak menganggap Fraksi PDIP tidak sungguh-sungguh untuk menggolkan hak angket ini.

Fenomena SBY dan Partai Demokrat melakukan pendekatan atas PDIP dan Megawati berlangsung tadi malam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dia hanya bertemu Taufik Kiemas dan Puan Maharani. Megawati emoh bertemu Hatta Rajasa.

Yang jelas PDIP tidak melihat Taufik Kiemas dan Puan Maharani, tetapi partai politik ini sangat menaati perintah Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya. Sekali lagi, faktor Megalah rencana besar untuk mengeluarkan Partai Golkar dan PKS akan gagal total. Seperti diketahui hubungan SBY dan Megawati Soekarnoputri selama ini kurangnya harmonis. Undangan upacara kenegaraan Ultah RI di Istana Negara dari Presiden SBY ditampik mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Yang menjadi sebuah fenomena besar di sini adalah mengapa SBY dan Partai Demokrat menawarkan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Bukankah PDIP bersama Golkar dan PKS bersama-sama mendukung hak angket mafia pajak, tetapi mengapa Golkar dan PKS didepak tetapi PDIP diundang untuk bergabung?

Karena tidak ada landasan logika yang mendukung tawaran kepada PDIP untuk bergabung ke koalisi pendukung partai, maka SBY dan Demokrat lebih cenderung mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi pendukung pemerintah karena alasan like or dislike (suka atau tidak suka).

Dengan kata lain bila SBY dan Demokrat menganggap kedua partai politik tersebut tidak bisa dikendalikan, yang salah bukanlah kedua partai politik tersebut tetapi SBY dan Demokrat itu sendiri. Mengapa selama 1,5 tahun sejak terbentuknya pemerintahan SBY, SBY dan Demokrat tidak membangun pola manajemen yang baik dengan anggota-anggota partai koalisi. Bila ada kesepakatan untuk berkoalisi, maka sebenarnya SBY dan Demokrat harus mengembangkan pola organisasi yang berhasil guna. Dengan demikian, anggota partai-partai koalisi tidak dapat keluar dari kesepakatan itu.

Pola komunikasi, lobi dan negosiasi tidak dibangun selama 1,5 tahun terakhir ini. Kasus-kasus besar disikapi secara berbeda oleh anggota partai-partai koalisi. Dengan kata lain, SBY dan Demokrat telah gagal membangun pola komunikasi itu. Sebaliknya, anggota partai-partai politik dibiarkan bermanuver dengan visi dan misi masing-masing bukan visi dan misi koalisi pemerintah pendukung pemerintahan SBY dan Boediono.

Maka dari itu, bila SBY dan Demokrat berhasil mendepak Golkar dan PKS keluar dari koalisi pemerintah dan menggantikannya dengan PDIP dan Gerindra, maka ketidakjelasan visi dan misi, tidak adanya pola manajemen dan kepemimpinan yang dibangun dan faktor like or dislike menyebabkan koalisi pendukung pemerintah ini cair dan rapuh. Kasus-kasus sikut menyikut dan sudut menyudutkan sesama anggota partai-partai koalisi akan juga terjadi dengan PDIP dan Gerindra di masa depan.