Kompas, 20/05/2014
Keputusan final tentang koalisi parpol pendukung capres dan cawapres pada Pilpres 9 Juli 2014 sudah terjawab: Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta sudah terbentuk walau pembentukan koalisi berjalan alot. Pada Pilpres 2014, parpol wajib berkoalisi, termasuk PDI-P (18,95%) karena tidak memenuhi syarat ambang batas pencapresan (20%) kursi DPR atau 25 persen pemilu legislatif secara nasional. Kedua, dengan hasil suara yang merata, harga tawaran koalisi jadi tinggi. Ketiga, dengan rambu koalisi berbasis kesamaan haluan (platform) politik dan "ramping" dalam jumlah parpol koalisi, maka kompensasi kekuasaan atas dukungan politik pada Jokowi dan PDI-P ditunggu-tunggu. Keempat, hasil survei tentang dua capres pada Pilpres 2014 terbukti. Artinya, koalisi dengan PG dan PD kurang diminati dengan elektabilitas ARB yang rendah. Nasib PD juga serupa meskipun Dahlan Iskan sebagai hasil konvensi tetapi petinggi PD lebih cenderung usung Sultan Hamengku Buwono X atau Pramono Edhie Wibowo sebagai capres walaupun gagal. Dengan hasil survei ini, terjadi kegagalan pembentukan poros ketiga, misalnya antara PG dan PD karena buruknya kerjasama kedua parpol di masa lampau.
Politik Dua Kaki
Pilihan ARB berkoalisi dengan Prabowo dan Gerindra karena politik dua kaki PG. Pada 2004 berkali-kali pasangan yang diusung PG gagal (Wiranto-Salahuddin, Mega-Hashyim), tetapi PG dapat berkuasa melalui JK. Demikian pula pada Pilpres 2009 dengan kalahnya JK-Wiranto dari pasangan SBY-Boediono tetapi jatah kursi sama dengan parpol lain. Ini dilakukan pada Pilpres 2014 dengan mengusung JK sebagai cawapres Jokowi dan berkoalisi dengan Gerindra; siapapun yang menang, andil PG diakui untuk memperoleh bagian kekuasaan. Keputusan PG dengan Prabowo diambil ARB sebagai pemegang mandat Rapimnas Golkar 2014 sebagai strategi jitu.
Implikasi Format Koalisi
Koalisi ramping dengan total kursi PDI-P, PKB dan Nasdem hanya 207 kursi, maka bagi-bagi kursi tidak berlebihan sehingga kinerja pemerintah dapat maksimal. Tetapi, dengan jumlah kursi 207 (36,96%) di DPR, maka harus berjuang keras di Senayan. Tetapi, hal ini juga berlaku untuk Prabowo-Hatta dengan 292 kursi (52,1%) tetap berlaku. Diharapkan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat.
Syamsuddin Haris, Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Tampilkan postingan dengan label Gerindra. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gerindra. Tampilkan semua postingan
Selasa, 20 Mei 2014
Kamis, 03 Maret 2011
SBY dan Petinggi Demokrat Menganggap Mudah Masalah
Arah manuver Presiden SBY dan Partai Demokrat mulai berbalik arah. SBY dan para petinggi Demokrat sejak awal yakin dapat mendepak Golkar dan PKS. PDIP dan Gerindra sudah dipersiapkan akan menerima tawaran posisi menteri dengan mudah. Respon PDIP dan Gerindra ternyata bersyarat dan berbeda denga kehendak awal manuver SBY dan petinggi Demokrat. Sekali lagi ancaman ini berbalik menjadi bentuk kegamangan. SBY dan petinggi Demokrat seperti pemain politik baru yang gagal melihat realitas politis yang berkembang.
Petinggi PDIP menegaskan posisi partainya tetap sebagai oposisi. Puan Maharani ditawari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tawaran SBY atas posisi menteri bagi kader PDIP sudah sejak lama diumbar. Berkenaan dengan tawaran ini, PDIP mengambil sikap yang jelas dan tegas bahwa mereka tetap menjadi oposisi. Dengan kata lain, tawaran SBY sendiri menjadi mentah meskipun tawaran yang diajukan sangat menggiurkan.
Fenomena ini jelas SBY dan petinggi Demokrat terlalu ponggah bersikap. Partai-partai politik dianggapnya akan menerima tawarannya dengan mudah. Politik transaksi sendiri yang dikembangkan SBY dan Demokrat menjadi terlalu murahan. Begitu mudah partai politik yang mendukung atas kemenangannya di pilpres untuk didepak. Begitu mudah pula partai politik yang berseberangan dengannya pada pilpres untuk diajak berkoalisi. Akibatnya para pakar melihat SBY dan Demokrat tidak menjalankan etika politik bernegara secara apik.
Kemudian, Gerindra sendiri tidak serta merta menerima tawaran SBY dan Demokrat. Gerindra juga jual mahal. Partainya Prabowo Subiakto mengeluarkan persyaratan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang dituntut Gerindra.
Persyaratan itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan: apakah badan usaha milik negara bisa dikembalikan menjadi faktor penggerak perekonomian nasional, apakah pemerintah mau menghentikan ekspor produksi gas nasional untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri, serta apakah pemerintah mau lebih mengutamakan ketahanan pangan dalam negeri ketimbang mengimpornya. Tawaran dua jabatan menteri (Menteri Negara BUMN dan Menteri Pertanian) kemungkinan besar ditolak.
SBY dan petinggi Demokrat tidak dapat menerima persyaratan itu. Hal ini memberatkan karena SBY dan petinggi Demokrat melihat dirinya pada posisi superordinat untuk mendikte partai-partai politik yang menjadi kandidat apakah menerima tawaranya atau tidak sama sekali. SBY dan petinggi Demokrat sendiri acapkali melihat kepentingan berkoalisi atau tidak itu dalam tataran sempit dan jangka pendek. Kepentingan rakyat acapkali terabaikan dalam kepentingan jangka pendek tersebut.
Berkenaan dengan kasus-kasus yang mencuat selama ini dan menjadi perhatian publik, SBY dan petinggi Demokrat sendiri cenderung berupaya mengamankan diri. Ada bau busuk tercium di luar karena kepentingan jangka pendek petinggi Demokrat sendiri. Pada kasus Century, begitu mudah dana talangan yang begitu besar dari kantong pemerintah digelontorkan ke sebuah bank semacam Bank Century. Sarat kepentingan politik Demokrat untuk menjatuhkan mereka yang kritis pada pengusulan hak angket mafia pajak. Karena takut bola panas hak angket ini tidak terkendali, SBY dan petinggi Demokrat berbalik arah menjadi salah satu partai yang menolak hak angket mafia pajak.
Dengan demikian, arah manuver SBY dan petinggi Demokrat mudah dibaca dan murahan. Hak angket mafia pajak hanyalah momen untuk tempat manuver tersebut. Sekali lagi, perhatian media massa dan rakyat telah beralih dari isu-isu mendasar ke koalisi pemerintah yang sangat rapuh untuk digoyang isu-isu biasa-biasa saja. Sekali lagi kearifan pemimpin negara ini atas nama memperbaiki kesejahteraan rakyat haruslah dipertanyakan. Jangan-jangan kesejahteraa partai sajalah menjadi timbangannya.
Petinggi PDIP menegaskan posisi partainya tetap sebagai oposisi. Puan Maharani ditawari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tawaran SBY atas posisi menteri bagi kader PDIP sudah sejak lama diumbar. Berkenaan dengan tawaran ini, PDIP mengambil sikap yang jelas dan tegas bahwa mereka tetap menjadi oposisi. Dengan kata lain, tawaran SBY sendiri menjadi mentah meskipun tawaran yang diajukan sangat menggiurkan.
Fenomena ini jelas SBY dan petinggi Demokrat terlalu ponggah bersikap. Partai-partai politik dianggapnya akan menerima tawarannya dengan mudah. Politik transaksi sendiri yang dikembangkan SBY dan Demokrat menjadi terlalu murahan. Begitu mudah partai politik yang mendukung atas kemenangannya di pilpres untuk didepak. Begitu mudah pula partai politik yang berseberangan dengannya pada pilpres untuk diajak berkoalisi. Akibatnya para pakar melihat SBY dan Demokrat tidak menjalankan etika politik bernegara secara apik.
Kemudian, Gerindra sendiri tidak serta merta menerima tawaran SBY dan Demokrat. Gerindra juga jual mahal. Partainya Prabowo Subiakto mengeluarkan persyaratan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang dituntut Gerindra.
Persyaratan itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan: apakah badan usaha milik negara bisa dikembalikan menjadi faktor penggerak perekonomian nasional, apakah pemerintah mau menghentikan ekspor produksi gas nasional untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri, serta apakah pemerintah mau lebih mengutamakan ketahanan pangan dalam negeri ketimbang mengimpornya. Tawaran dua jabatan menteri (Menteri Negara BUMN dan Menteri Pertanian) kemungkinan besar ditolak.
SBY dan petinggi Demokrat tidak dapat menerima persyaratan itu. Hal ini memberatkan karena SBY dan petinggi Demokrat melihat dirinya pada posisi superordinat untuk mendikte partai-partai politik yang menjadi kandidat apakah menerima tawaranya atau tidak sama sekali. SBY dan petinggi Demokrat sendiri acapkali melihat kepentingan berkoalisi atau tidak itu dalam tataran sempit dan jangka pendek. Kepentingan rakyat acapkali terabaikan dalam kepentingan jangka pendek tersebut.
Berkenaan dengan kasus-kasus yang mencuat selama ini dan menjadi perhatian publik, SBY dan petinggi Demokrat sendiri cenderung berupaya mengamankan diri. Ada bau busuk tercium di luar karena kepentingan jangka pendek petinggi Demokrat sendiri. Pada kasus Century, begitu mudah dana talangan yang begitu besar dari kantong pemerintah digelontorkan ke sebuah bank semacam Bank Century. Sarat kepentingan politik Demokrat untuk menjatuhkan mereka yang kritis pada pengusulan hak angket mafia pajak. Karena takut bola panas hak angket ini tidak terkendali, SBY dan petinggi Demokrat berbalik arah menjadi salah satu partai yang menolak hak angket mafia pajak.
Dengan demikian, arah manuver SBY dan petinggi Demokrat mudah dibaca dan murahan. Hak angket mafia pajak hanyalah momen untuk tempat manuver tersebut. Sekali lagi, perhatian media massa dan rakyat telah beralih dari isu-isu mendasar ke koalisi pemerintah yang sangat rapuh untuk digoyang isu-isu biasa-biasa saja. Sekali lagi kearifan pemimpin negara ini atas nama memperbaiki kesejahteraan rakyat haruslah dipertanyakan. Jangan-jangan kesejahteraa partai sajalah menjadi timbangannya.
SBY dan Petinggi Demokrat Memudahkan Masalah
Arah manuver Presiden SBY dan Partai Demokrat mulai berbalik arah. SBY dan para petinggi Demokrat sejak awal yakin dapat mendepak Golkar dan PKS. PDIP dan Gerindra sudah dipersiapkan akan menerima tawaran posisi menteri dengan mudah. Respon PDIP dan Gerindra ternyata bersyarat dan berbeda denga kehendak awal manuver SBY dan petinggi Demokrat. Sekali lagi ancaman ini berbalik menjadi bentuk kegamangan. SBY dan petinggi Demokrat seperti pemain politik baru yang gagal melihat realitas politis yang berkembang.
Petinggi PDIP menegaskan posisi partainya tetap sebagai oposisi. Puan Maharani ditawari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tawaran SBY atas posisi menteri bagi kader PDIP sudah sejak lama diumbar. Berkenaan dengan tawaran ini, PDIP mengambil sikap yang jelas dan tegas bahwa mereka tetap menjadi oposisi. Dengan kata lain, tawaran SBY sendiri menjadi mentah meskipun tawaran yang diajukan sangat menggiurkan.
Fenomena ini jelas SBY dan petinggi Demokrat terlalu ponggah bersikap. Partai-partai politik dianggapnya akan menerima tawarannya dengan mudah. Politik transaksi sendiri yang dikembangkan SBY dan Demokrat menjadi terlalu murahan. Begitu mudah partai politik yang mendukung atas kemenangannya di pilpres untuk didepak. Begitu mudah pula partai politik yang berseberangan dengannya pada pilpres untuk diajak berkoalisi. Akibatnya para pakar melihat SBY dan Demokrat tidak menjalankan etika politik bernegara secara apik.
Kemudian, Gerindra sendiri tidak serta merta menerima tawaran SBY dan Demokrat. Gerindra juga jual mahal. Partainya Prabowo Subiakto mengeluarkan persyaratan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang dituntut Gerindra.
Persyaratan itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan: apakah badan usaha milik negara bisa dikembalikan menjadi faktor penggerak perekonomian nasional, apakah pemerintah mau menghentikan ekspor produksi gas nasional untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri, serta apakah pemerintah mau lebih mengutamakan ketahanan pangan dalam negeri ketimbang mengimpornya. Tawaran dua jabatan menteri (Menteri Negara BUMN dan Menteri Pertanian) kemungkinan besar ditolak.
SBY dan petinggi Demokrat tidak dapat menerima persyaratan itu. Hal ini memberatkan karena SBY dan petinggi Demokrat melihat dirinya pada posisi superordinat untuk mendikte partai-partai politik yang menjadi kandidat apakah menerima tawaranya atau tidak sama sekali. SBY dan petinggi Demokrat sendiri acapkali melihat kepentingan berkoalisi atau tidak itu dalam tataran sempit dan jangka pendek. Kepentingan rakyat acapkali terabaikan dalam kepentingan jangka pendek tersebut.
Berkenaan dengan kasus-kasus yang mencuat selama ini dan menjadi perhatian publik, SBY dan petinggi Demokrat sendiri cenderung berupaya mengamankan diri. Ada bau busuk tercium di luar karena kepentingan jangka pendek petinggi Demokrat sendiri. Pada kasus Century, begitu mudah dana talangan yang begitu besar dari kantong pemerintah digelontorkan ke sebuah bank semacam Bank Century. Sarat kepentingan politik Demokrat untuk menjatuhkan mereka yang kritis pada pengusulan hak angket mafia pajak. Karena takut bola panas hak angket ini tidak terkendali, SBY dan petinggi Demokrat berbalik arah menjadi salah satu partai yang menolak hak angket mafia pajak.
Dengan demikian, arah manuver SBY dan petinggi Demokrat mudah dibaca dan murahan. Hak angket mafia pajak hanyalah momen untuk tempat manuver tersebut. Sekali lagi, media massa dan rakyat telah beralih perhatiannya dari isu-isu mendasar ke koalisi pemerintah yang sangat rapuh untuk digoyang isu-isu biasa-biasa saja. Sekali lagi kearifan pemimpin negara ini atas nama memperbaiki kesejahteraan rakyat haruslah dipertanyakan. Jangan-jagan kesejahteraa partai saja menjadi timbangannya.
Petinggi PDIP menegaskan posisi partainya tetap sebagai oposisi. Puan Maharani ditawari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika. Tawaran SBY atas posisi menteri bagi kader PDIP sudah sejak lama diumbar. Berkenaan dengan tawaran ini, PDIP mengambil sikap yang jelas dan tegas bahwa mereka tetap menjadi oposisi. Dengan kata lain, tawaran SBY sendiri menjadi mentah meskipun tawaran yang diajukan sangat menggiurkan.
Fenomena ini jelas SBY dan petinggi Demokrat terlalu ponggah bersikap. Partai-partai politik dianggapnya akan menerima tawarannya dengan mudah. Politik transaksi sendiri yang dikembangkan SBY dan Demokrat menjadi terlalu murahan. Begitu mudah partai politik yang mendukung atas kemenangannya di pilpres untuk didepak. Begitu mudah pula partai politik yang berseberangan dengannya pada pilpres untuk diajak berkoalisi. Akibatnya para pakar melihat SBY dan Demokrat tidak menjalankan etika politik bernegara secara apik.
Kemudian, Gerindra sendiri tidak serta merta menerima tawaran SBY dan Demokrat. Gerindra juga jual mahal. Partainya Prabowo Subiakto mengeluarkan persyaratan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang dituntut Gerindra.
Persyaratan itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan: apakah badan usaha milik negara bisa dikembalikan menjadi faktor penggerak perekonomian nasional, apakah pemerintah mau menghentikan ekspor produksi gas nasional untuk lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri, serta apakah pemerintah mau lebih mengutamakan ketahanan pangan dalam negeri ketimbang mengimpornya. Tawaran dua jabatan menteri (Menteri Negara BUMN dan Menteri Pertanian) kemungkinan besar ditolak.
SBY dan petinggi Demokrat tidak dapat menerima persyaratan itu. Hal ini memberatkan karena SBY dan petinggi Demokrat melihat dirinya pada posisi superordinat untuk mendikte partai-partai politik yang menjadi kandidat apakah menerima tawaranya atau tidak sama sekali. SBY dan petinggi Demokrat sendiri acapkali melihat kepentingan berkoalisi atau tidak itu dalam tataran sempit dan jangka pendek. Kepentingan rakyat acapkali terabaikan dalam kepentingan jangka pendek tersebut.
Berkenaan dengan kasus-kasus yang mencuat selama ini dan menjadi perhatian publik, SBY dan petinggi Demokrat sendiri cenderung berupaya mengamankan diri. Ada bau busuk tercium di luar karena kepentingan jangka pendek petinggi Demokrat sendiri. Pada kasus Century, begitu mudah dana talangan yang begitu besar dari kantong pemerintah digelontorkan ke sebuah bank semacam Bank Century. Sarat kepentingan politik Demokrat untuk menjatuhkan mereka yang kritis pada pengusulan hak angket mafia pajak. Karena takut bola panas hak angket ini tidak terkendali, SBY dan petinggi Demokrat berbalik arah menjadi salah satu partai yang menolak hak angket mafia pajak.
Dengan demikian, arah manuver SBY dan petinggi Demokrat mudah dibaca dan murahan. Hak angket mafia pajak hanyalah momen untuk tempat manuver tersebut. Sekali lagi, media massa dan rakyat telah beralih perhatiannya dari isu-isu mendasar ke koalisi pemerintah yang sangat rapuh untuk digoyang isu-isu biasa-biasa saja. Sekali lagi kearifan pemimpin negara ini atas nama memperbaiki kesejahteraan rakyat haruslah dipertanyakan. Jangan-jagan kesejahteraa partai saja menjadi timbangannya.
Langganan:
Postingan (Atom)